CARI DI SITUS PAK MARGOLANG

CARI DI GOOGLE

Jumat, 30 Maret 2012

HASIL RUMUSAN


RAPAT TEKNIS DAN EVALUASI HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2012, DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU BUAH-BUAHAN MELALUI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI MENDUKUNG GERINAM BUAH TAHUN  2012
1.    Komoditas hortikultura memiliki beberapa keunggulan dalam pengembangannya, yang tercermin dari nilai ekonomisnya yang tinggi, potensi pasar/ permintaan yang cukup besar dan dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan petani, banyak pilihan komoditas, agroekosistem sesuai dan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya.
2.    Untuk keperluan perencanaan dan pengembangan perlu dilakukan validasi data yang dimiliki, karena fluktuasi dan keragaan data kurang menunjukkan kondisi dan perkembangan yang ada secara umum di lapangan.
3.    Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan hortikultura antara lain  status dan kecilnya luas kepemilikan lahan usaha, lemahnya sistem perbenihan khususnya pada beberapa komoditas yang belum diminati oleh pelaku bisnis, serta keterbatasan akses petani terhadap permodalan, dan masih tingginya suku bunga kredit untuk usaha tani.
4.    pada tahun 2011 kebutuhan buah-buahan menurut standar FAO (65,75 kg/kapita/tahun) sebesar 377.308,61 ton, sedangkan produksi buah-buahan sebesar 163.920 ton, sehingga terjadi kekurangan  sebesar 213.388,61 ton (-56,55%), kebutuhan sayuran berdasarkan standar FAO (78 kg/kapita/tahun) sebesar 447.606 ton, sedangkan  produksi sayuran sebesar 125.564 ton, dengan demikian Provinsi Riau masih  kekurangan sayuran sebesar    322.042 ton   (-71,95%). Kualitas konsumsi pangan di Riau masih dibawah rekomendasi Widya Karya Pangan dan Gizi 2004 dimana konsumsi sayur-sayuran masih dibawah standar FAO yaitu sayuran 35,83 kg/kapita/tahun dan buah-buahan 23,33 kg/kapita/tahun.
5.    Potensi lahan pertanian yang tersedia masih cukup luas yaitu 1.413.793 ha yang terdiri dari lahan pekarangan 257.377 ha, lahan tegalan/kebun 562.780 ha, ladang/huma seluas 188.443 ha dan lahan sementara tidak diusahakan seluas 405.191 ha.
6.    Sejak Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan suatu gerakan yang diberi nama “Gerakan Riau Menanam Buah” yang disingkat GERINAM Buah seluas 10.000 ha dengan 3 pola yaitu : Perluasan Areal Tanam (PAT) seluas 1.500 ha, Intensifikasi dan Optimalisasi Kebun Buah Rakyat seluas 4500 ha, dan Penanaman Buah di Lahan Pekarangan seluas 4000 ha.
7.    Komoditas unggulan untuk Hortikultura adalah Durian, Manggis, Pisang, Jeruk, Mangga, Cabe rawit, Cabe Merah,  Anggrek, Raphis Exelsa, Rimpang (Jahe, Kunyit, dll) sedangkan di Riau komoditas unggulan yang dikembangkan adalah Nenas, Jambu Air, Salak, Lengkeng, , Pepaya, Buah Naga, Cabe Merah, Cabe Rawit, Sayuran daun dataran rendah, Anggrek, Raphis Excelsa, dan Jahe.
8.    Strategi pengembangan hortikultura dilakukan melalui kegiatan pengembangan kawasan, penguatan kelembagaan, registrasi lahan usaha, perbaikan mutu produk melalui penerapan GAP dan GHP
9.    Bagi wilayah yang telah mendapatkan Bansos benih di tahun sebelumnya untuk kegiatan lanjutan di tahun berikutnya dapat mengusulkan kegiatan pendampingan.
10.  Kegiatan percontohan agar dilakukan dengan Full teknologi dan wajib berhasil, penempatan lokasi percontohan harus strategis dalam artian lokasi yang relative sering dilalui oleh masyarakat. Untuk pembiayaan pemeliharaan lanjutan kegiatan percontohan dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek administrai keuangan untuk menghindari kegiatan multi year.
11.  Pengembangan kawasan sentra produksi harus focus pada satu komoditas tertentu yang disesuaikan dengan ekosistem dan potensi wilayah, sedangkan pengembangan sayuran diusahakan agar lokasinya berdekatan dengan pasar atau konsumen.
12.  Beberapa kegiatan yang diusaulkan diantaranya pengembangan nenas di Indragiri Hulu, bantuan bibit Jeruk yang rusak akibat banjir di Kuansing, dan  sharing dana untuk pemanfaatan lahan sawit yang sedang melakukan replanting di Siak akan diupayakan memfasilitasi pendanaannya.
13.  BPTP dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan hortikultura melakukan kajian teknologi dan melakukan pendampingan untuk pengembangan kawasan.
14.  Pendampingan untuk pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan pendekatan komoditas, kedepan akan diusahakan untuk melakukan pendampingan dengan pendekatan penerapan tknologi seperti penerapan biopestisida untuk usaha sayuran organic.
15.  Beberapa kegiatan kerja sama BPTP dengan Kabupaten dan Kota agar segera dilakukan kordinasinya, karena di Kabupaten dan Kota sudah siap.
16.  Untuk kegiatan tahun 2012 sumberdana APBN setiap satker agar secara rutin menyampaikan target kinerja yang meliputi output dan target pencapaiannya.
17.  Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2012   adalah Triwulan I : 25%; Triwulan II    :   40%, Triwulan III : 70%; Triwulan IV       :   100%  bila pada triwulan I belum mencapai target maka diharapkan pada triwulan II target  40 % bisa dicapai.
18.  Beberapa point penting yang harus ditindaklanjuti adalah : Jangan bekerja secara “business as usual”.,  komitmen yang tinggi dari pimpinan, Lakukan berbagai terobosan dan upaya inovatif dan kreatif, laksanakan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat musim, tepat lokasi, tepat kelompok sesuai sasaran, Lakukan Pengendalian Internal (SPI) secara efektif pada semua Satuan Kerja, Lakukan pendampingan secara berkelanjutan hingga ke tingkat kelompok tani, Tingkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pelaksana kegiatan di daerah, Sosialisasikan dan konsolidasikan pencapaian target serapan  dana pada Triwulan I sebesar  25 % dan Triwulan II sebesar 40%. Lakukan percepatan pelaksanaan  dan pemantapan CPCL penerima Dana Bantuan Sosial, kelola aset secara tertib.
19.  Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bansos melalui Dirjend PSP agar diperhatikan beberapa hal yaitu Bagi Satker Tugas pembantuan yang sudah menerima SK Pengelola Keuangan segera menyelesaikan : (a) SK Tim Teknis, (b) SK Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani, (c) Surat perjanjian Kerjasama, (d) Pembukaan rekening Kelompok tani, (e) menyusul RUKK dan (f) transfer dana;
20.  Setiap Satker wajib menyusun Laporan Realisasi Serapan Anggaran (SAI), dan Realisasi Fisik Kegiatan (MPO) secara akurat disampaikan ke pusat secara periodik dan tepat waktu.
21.  Pada setiap Satker akan diterapkan reward and punishment, sebagai dasar pengalokasian anggaran tahun berikutnya, untuk ini lakukan komunikasi secara intensif agar pelaksanaanya konsisten.
 

Artikel Terkait

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima kasih atas kunjungan anda !

Anda ingin menjadikan Blog ini menjadi satu Buku, Klik dibawah ini !